MedanGreen.Com

MEDANGREEN.COM, Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan sebagai tersangka kasus dugaan pemberian hadiah atau janji terkai proyek pengadaan infrastruktur di Dinas Pekerkajaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Setelah dilakukan pemeriksaan, maka ditingkatkan status kepada Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan sebagai tersangka," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, di kantornya Jumat, 27 Juli 2018.

Selain Zainnudin, tutur Basaria, penyidik KPK juga menetapkan tiga tersangka lainnya,  yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Agus Bhakti Nugroho, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Anjar Asmara serta pihak swasta dari CV C Naga Gilang Ramadhan.

Menurut Basaria, Zainudin menerima uang dari Gilang terkait fee proyek sebesar 10-17 persen untuk mengatur lelang di Dinas Pekerjaan Umum. Gilang pun mendapatkan 15 proyek pada  2018 dengan total nilai  Rp 200 miliar.

Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan yang digelar KPK pada Kamis malam hingga Jumat dini hari. KPK menangkap 13 orang termasuk empat tersangka tersebut. Dalam operasi tersebut KPK menyita uang Rp 600 juta.

KPK, kata Basaria, menyesalkan kepala daerah kembali terlibat dalam kasus dugaan suap pengadaan proyek infrastruktur. Dia meminta kepala daerah agar tidak melakukan hal yang sama.

Akibat perbuatan tersebut KPK menyangka Zainudin, Agus, Anjar sebagai penerima suap melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sementara sebagai pemberi suap Gilang dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU Tipikor.

Sumber Tempo.co

Presiden Joko Widodo memimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, 1 Oktober 2017. Upacara ini dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta mengheningkan cipta yang dipimpin langsung oleh Jokowi selaku inspektur upacara. TEMPO/Ilham Fikri

Medangreen.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyinggung masalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Organisasi Kemasyarakatan atau Perpu Ormas yang baru saja disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Kerja Nasional Walubi, Kamis, 26 Oktober 2017. Jokowi menegaskan, peraturan itu dibuat untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia.

"Jelas sekali, untuk menjaga persatuan kita; untuk menjaga kebinekaan kita; untuk menjaga ideologi negara kita, yaitu Pancasila; dan untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Jokowi dalam sambutannya.

Sebagaimana diketahui, dua hari lalu, Perpu Ormas resmi disahkan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai undang-undang melalui rapat paripurna. Aturan tersebut disahkan melalui mekanisme voting. Sebab, fraksi-fraksi di DPR gagal mencapai musyawarah mufakat, meskipun telah dilakukan forum lobi selama dua jam.

Tercatat ada tujuh fraksi yang menerima Perpu Ormas menjadi undang-undang. Ketujuhnya adalah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan Karya, Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Hati Nurani Rakyat.

Adapun aturan itu dirancang untuk menegaskan kembali bahwa Pancasila adalah ideologi Indonesia.

Presiden Joko Widodo mengaku bersyukur aturan itu didukung banyak pihak. Hal itu, ucap dia, terlihat dari banyaknya dukungan fraksi di DPR. Dari 445 anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna, tutur dia, hanya 131 anggota yang menolak. "Artinya, aturan itu jelas banyak yang mendukung. Mayoritasnya pun mutlak," katanya.

Ketua Dewan Pengawas Walubi Murdaya Po secara terpisah mengucapkan selamat kepada Presiden Jokowi atas disahkannya Perpu Ormas menjadi undang-undang. Ia berujar, pengesahan itu momentum besar untuk menegaskan bahwa Pancasila adalah ideologi Indonesia.

"Karena Pancasila sebagai ideologi negara, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah konsensus yang bersifat final. Itu tidak boleh diganti dengan paham atau ideologi apa pun," tuturnya.

TEMPO.CO

Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menjawab pertanyaan wartawan usai diperiksa KPK, Kamis, 15 Juni 2017. TEMPO/Aghniadi

Medangreen.com, Jakarta - Mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, kembali menegaskan dirinya sama sekali tidak pernah menerima aliran dana dari proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP. Jika memang terbukti menerima aliran dana, Gamawan mengaku siap dihukum seberat-beratnya.

"Kutuk saya. Seluruh rakyat Indonesia (kutuk saya) kalau saya terima. Dunia-akhirat saya siap dihukum," katanya saat menjadi saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Senin, 9 Oktober 2017.

Gamawan hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan untuk terdakwa kasus korupsi e-KTP, Andi Narogong. Kepada majelis hakim, Gubernur Sumatera Barat periode 2005-2009 tersebut mengakui pernah menerima uang sejumlah Rp 48 juta.

Menurut Gamawan, uang tersebut hanyalah honor yang ia peroleh sebagai pembicara di sejumlah tempat. "Ada enam, tujuh, sampai 11 juta setiap kali tampil dan sudah dipotong pajak. Bahkan saya dikasih honor juga waktu berbicara di KPK dan itu saya tanda tangan yang mulia, ada kuitansinya dan resmi," ujarnya kepada majelis hakim, yang diketuai John Halasan Butar Butar.

Gamawan melanjutkan, setelah dituduh menerima uang proyek e-KTP, ia selalu membawa kuitansi penerimaan uang honor ke mana-mana. "Saya malu. Pulang kampung orang bertanya, 'Benarkah Pak Gubernur terima?' Sehingga saya harus tunjukkan bukti kuitansi ini. Insya Allah saya enggak terima," ucapnya.

Selain Gamawan, empat saksi lain yang hadir dalam persidangan adalah Presiden Direktur PT Astra Graphia Information Technology (AGIT) Yusuf Darwin Salim; staf Pusat Komunikasi Kementerian Luar Negeri, Kristitan Ibrahim Moekmin; Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan; serta pegawai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Setya Budi Arijanta. Sedangkan dua saksi lain, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto serta Gubernur Jawa Tengah dan Ganjar Pranowo, mangkir dalam persidangan ini.

Pada persidangan perkara kasus korupsi e-KTP sebelumnya, Kamis, 16 Maret lalu, Nama Gamawan Fauzi tercantum dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto. Ia disebut menerima duit US$ 4,5 juta dan Rp 50 juta dari proyek perkara e-KTP. Dalam persidangan tersebut, Gamawan juga menyatakan siap dikutuk Tuhan jika terbukti menerima duit dari proyek e-KTP.

TEMPO.CO

KPK Gandeng FBI Telusuri Aset Johannes Marliem

Medangreen.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menelusuri aliran dana proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau e-KTP yang diduga diputar ke luar negeri. Penyidik KPK mencatat sejumlah nama pribadi dan perusahaan yang diduga terlibat dan turut menikmati duit dari proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut.

KPK pun bekerja sama dengan otoritas di Amerika Serikat, yaitu Federal Bureau of Investigation (FBI), untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan bukti-bukti kasus e-KTP yang ada di Amerika. "Bukti dan kerja sama dari FBI ini akan menjadi salah satu faktor yang semakin memperkuat penanganan kasus e-KTP yang tengah dilakukan," ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Rabu, 5 Oktober 2017.

Perputaran duit e-KTP di luar negeri semakin kuat dalam upaya penelusuran aset Direktur Biomorf Lone Johannes Marliem oleh aparat hukum Minnesota, Amerika Serikat. Agen khusus FBI, Jonathan Holden, seperti dikutip Star Tribune dan Wehoville, menguraikan seluruh hasil penyelidikan dan pengusutan aset Marliem.

Menurut Holden, FBI mencatat hasil penelusuran aliran uang di rekening pribadi Marliem, yang menampung duit hingga US$ 13 juta atau setara Rp 175 miliar, berasal dari rekening pemerintah Indonesia pada Juli 2011 sampai Maret 2014. Uang tersebut kemudian ia gunakan untuk membeli sejumlah aset dan barang mewah.

Salah satu barang mewah yang dibeli Marliem adalah jam tangan seharga US$ 135 ribu atau Rp 1,8 miliar dari sebuah butik di Beverly Hills. Marliem kemudian menyerahkan jam mahal tersebut kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang saat ini tengah dibidik KPK dalam kasus korupsi e-KTP.

FAJAR PEBRIANTO | MAYA AYU

Jokowi dan Gatot Nurmantyo tak membahas soal senjata saat bertemu di Istana. (REUTERS/Beawiharta)

Medangreen.com, Jakarta - Istana menyatakan pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tidak berkaitan dengan polemik pembelian 5000 pucuk senjata.

Juru Bicara Presiden Johan Budi mengatakan, pertemuan hanya membahas persiapan ulang tahun TNI awal bulan depan.

"Menurut Gatot, yang disampaikan persiapan HUT, termasuk meminta presiden menonton pertunjukan wayang," ujar Johan.

Johan mengatakan, pernyataan Gatot yang sempat ramai telah dijelaskan menyeluruh kepada Jokowi saat di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma kemarin malam.

Di sisi lain, Presiden juga telah mendengarkan klarifikasi jelas Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto seperti yang disampaikan kepada media beberapa waktu lalu.

Oleh karena itu Johan mengatakan Jokowi sudah mendapat penjelasan klir terhadap pernyataan dugaan pembelian senjata oleh instansi non-militer.

"Sudah klir, sudah mendapat penjelasan dan laporan. Tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi," katanya.

Pertemuan yang digelar sore hari itu disebut berlangsung singkat. Banyak menteri turut mengantre bertemu Jokowi di Istana Merdeka seperti Menko Polhukam Wiranto, Menteri ESDM Ignasius Jonan, dan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Tetapi, Johan menyatakan, ia tidak mengetahui kemungkinan hadirnya Wiranto dalam pertemuan Jokowi bersama Gatot tadi.

Usai pertemuan, Gatot dan Wiranto terlihat keluar dari gerbang Wisma Negara bersama-sama.  Mereka memilih diam dan langsung masuk ke mobil dinas untuk meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan.

Hal serupa dilakukan Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang diduga turut mendampingi Jokowi dalam pertemuan tadi. Ia langsung masuk mobil dinas dan meninggalkan Istana. (sur) | CNN Indonesia

Logo Kementerian Kesehatan (ANTARA/HO/Kemenkes)

Medangreen.com, Jakarta - Kementerian Pariwisata dan Kementerian Kesehatan sepakat untuk mengembangkan Pariwisata Kesehatan Internasional melalui penandatanganan nota kesepahaman dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pariwisata III di Jakarta 26-27 September 2017.

"Pengembangan wisata kesehatan di Indonesia memiliki potensi yang besar, mengingat lokasi dan keunggulan Indonesia untuk menarik wisata kesehatan, dan mengingat juga jumlah orang Indonesia yang ke luar negeri untuk menjalankan perawatan kesehatan," Sekretaris Kemenpar Ukus Kuswara dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa.

Ukus mengatakan, pengembangan wisata kesehatan dan kebugaran memang merupakan salah satu fokus pengembangan untuk wisata minat khusus. Dalam pengembangannya memang harus terjalin koordinasi antara instansi terkait di pusat maupun di daerah.

Kesepakatan yang dilakukan kedua kementerian tersebut meliputi koordinasi dan harmonisasi kebijakan serta program dalam pengembangan wisata kesehatan, peningkatan mutu wisaata kesehatan, pengembangan promosi wisata kesehatan, pemberdayaan masyarakat di lingkungan wisata kesehatan, pertukaran data dan informasi terkait pengembangan wisata kesehatan.

"Selain itu, juga ada bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi secara terpadu dalam pengembangan wisata kesehatan dan perlindungan kesehatan terhadap wisatawan," jelas Ukus.

Berdasarkan nota kesepahaman, Kemenpar memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyusun standar usaha pariwisata di bidang wisata kesehatan, melaksanakan sosialisasi wisata kesehatan yang bernuansa tradisional, unik, otentik, dan mudah diakses, dan menyusun kerjasama antara sektor swasta di bidang pariwisata dan fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan.

"Yang tak kalah pentingnya Kemenpar juga bertugas menyusun strategi pemasaran produk pelayanan kesehatan yang merupakan daya tarik dan daya saing wisata Indonesia dan melakukan identifikasi dan mengusulkan berbagai produk unggulan wisata kesehatan Indonesia untuk dipatenkan sebagai kekayaan intelektual di Indonesia dan dunia," papar Ukus.

Sementara Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Untung Suseno Sutarjo menjelaskan tanggung jawab Kemenkes ialah menyusun dan mensosialisasikan kebijakan wisata kesehatan, mendorong sektor swasta untuk menyelenggarakan rumah sakit unggulan (Medical Tourism) dan fasilitas kesehatan tradisional unggulan (Wellness Tourism).

"Kemudian memfasilitasi ketersediaan fasilitas pelayanan dan pelaksanaan upaya kesehatan lainnya untuk memberikan perlindungan kesehatan wisatawan di 10 destinasi pariwisata prioritas. Serta menetapkan rumah sakit unggulan (Medical Tourism) dan fasilitas kesehatan tradisional unggulan (Wellness Tourism) yang memiliki pelayanan unggulan dalam penyelenggaraan wisata kesehatan," tutur Untung.

Selanjutnya Kemenpar bersama dengan Kemenkes, perwakilan rumah sakit, spa dan asosiasi kesehatan akan membentuk tim kerja yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana kerja bersama.

Sebagai gambaran, pada 2006 diperkirakan bahwa ada sekitar 350.000 orang Indonesia yang melakukan pengobatan di luar negeri dengan pengeluaran hingga 500 juta dolar AS.

Estimasi yang lebih baru memperkirakan bahwa ada sekitar 600.000 orang Indonesia yang melakukan pengobatan di luar negeri dengan nilai pengeluaran sekitar 1,4 miliar dolar AS. Sebagai perbandingan negara seperti Thailand yang relatif berhasil mengembangkan wisata kesehatan dapat memperoleh devisa hingga 3,2 miliar dolar AS pada tahun 2011.

Editor: Gilang Galiartha
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo . ANTARA.

Medangreen.com, Jakarta - Peneliti Politik Center for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes mengatakan bahwa Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memiliki peluang untuk dicalonkan sebagai calon wakil presiden pada pemilihan presiden 2019 mendatang. Salah satunya karena ketersediaan figur cawapres yang belum banyak.

“Pertama dia dari sisi keterkenalan di mata publik jelas-jelas cukup atau lumayan bagus,” kata Arya kepada Tempo pada Kamis, 21 September 2017. Selain Gatot, dinilai belum banyak figur lain yang cukup diminati publik.

Nama Gatot mulai disebut-sebut oleh beberapa partai politik untuk maju dalam Pilpres 2019 mendatang. Misalnya, Gatot disebut dalam Rapat Kerja Nasional Partai Amanat Nasional pada Agustus lalu. Saat itu, Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto menyebut bahwa kemunculan namanya merupakan aspirasi dari daerah.  

Meski dikenal publik secara luas, Arya mengatakan elektabilitas Gatot masih cukup rendah. Tantangan itu harus dihadapi Gatot. Selain itu, ia masih harus menghadapi tantangan dari internal partai jika nanti dirinya mau maju menjadi cawapres.

“Bisa melakukan lobi-lobi dengan partai, jadi negosiasi di tingkat partai tentu akan menjadi tantangan bagi Gatot,” ujar Arya.

Selain itu, menurut Arya, Gatot Nurmantyo merupakan figur yang cukup dekat dengan salah satu kelompok massa tertentu. Ia bahkan kerap kali diundang oleh kelompok-kelompok Islam untuk menjadi pembicara dalam acara-acara yang diselenggarakan oleh mereka. “Jadi memang sebagai cawapres mungkin namanya akan dilirik gitu dan juga jadi alternatif bagi partai-partai,” ujarnya.

DIAS PRASONGKO | TEMPO

Mantan Presiden RI Pertama Soekarno

Medangreen.com - Sukarno, sosok yang selalu diingat oleh seluruh rakyat Indonesia.

Perjuangannya dalam membela tanah air sangat pantas diganjar berbagai pujian.

Sukarno dikenal sebagai sosok yang berkharisma, berwibawa, dan tegas saat menjadi seorang pemimpin.
Namun di balik gagahnya seorang Sukarno, ternyata Bapak Proklamator itu pernah menangis di tiga peristiwa bersejarah berikut ini.

Apa saja peristiwa itu?

Simak selengkapnya.

1. Saat Hukuman Mati Kartosoewirjo

ist ()

Sosok Kartosoewirjo merupakan pemimpin Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) dari tahun 1949 hingga 1962.

Tindak-tanduk Kartosoewirjo yang ingin mendirikan Negara Islam Indonesia itu tentu saja bersebrangan dengan pemerintah.

Kartosoewirjo kemudian diburu lewat sebuah operasi penangkapan.

Setelah melewati proses yang cukup panjang, Kartosoewirjo berhasil ditangkap di wilayah Gunung Rakutak, Jawa Barat pada 4 Juni 1962.
Hukuman mati pun harus diterima Kartosoewirjo pada 5 September 1962 di Pulau Ubi, Kepulauan Seribu, Jakarta.

Namun sebelum hukuman itu dilakukan, ada polemik batin yang bergejolak dari Sukarno.

Mengapa Sukarno? Jelas saja, eksekusi hukuman itu harus mendapatkan tanda tangan kepala negara.

Sedangkan Sukarno dan Kartosoewirjo merupakan sahabat sejak kecil.

Keduanya pun dulunya kerap berdiskusi di kediaman Tjokroaminoto.

Gejolak batin dirasakan Sukarno saat harus menandatangani surat putusan hukuman mati sahabatnya itu.

Eksekusi Kartosoewirjo sempat tertunda cukup lama karena Sukarno kerap menolak memberikan tanda tangan.

Sabtu pagi pada tahun 1964, Sukarno menangis di hadapan Mayjen S Parman (Asisten I/Menpangad) saat dirinya menerima surat eksekusi.

2. Sebelum Membacakan Pancasila

Berdasarkan buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia karya Cindy Adams, Sukarno sempat menangis satu hari sebelum sidang penentuan ideologi negara di sidang BPUPKI.

Saat itu sejumlah orang mendatangi Bung karno dan mengusulkan pemikiran soal ideologi yang akan dipakai Indonesia.

Merenunglah sang proklamator di Flores, dan akhirnya ideologi bernama Pancasila itu dirilisnya.

Saat sidang BPUPKI digelar, Sukarno menangis dan meratap.

Ia kemudian membacakan isi dari Pancasila untuk pertama kali.


3. Meninggalnya Jenderal Ahmad Yani

Mantan Presiden RI Pertama Soekarno

Siapa yang tak tahu tragedi G30S/PKI?

Di hari itu PKI begitu kejam membunuh sejumlah jenderal dan dimasukkannya ke dalam sumur yang kini disebut Lubang Buaya.

Jenderal Ahmad Yani merupakan satu di antara korban dalam tragedi tersebut.

Jelas saja Sukarno merasa terpukul atas tewasnya A Yani.

Sukarno kemudian menangis di depan makam sahabatnya tersebut.

Saat itu merupakan momen di mana Sukarno menangis begitu hebatnya di depan publik. (Tribun Jabar/Indan Kurnia Efendi)

Berita ini telah dimuat di Tribun Jabar pada Selasa (19/9/2017) dengan judul: 3 Tragedi Bersejarah yang Bikin Tangis Sukarno Pecah, Nomor Terakhir Paling Memilukan

Ilustrasi: e-KTP yang telah selesai dicetak.

Medangreen.com, Jakarta - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh menceritakan pengalamannya saat menyamar dan datang ke Kantor Disdukcapil di sejumlah daerah.

Zudan menemukan pola yang sama, yakni para pegawai Discapil menyembunyikan ketersediaan blanko yang sebenarnya masih ada.

"Saya sidak ke Kota Cirebon. Saya menyamar sebagai pemohon. Resepsionis mengatakan, 'Pak bapak disini rekam paling banter dapat surat keterangan'. 'Loh kenapa begitu?' 'Ia blankonya sudah sejak setahun belum dikirim," kata Zudan dalam jumpa pers di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (19/9/2017).

"Saya tanya, 'sudah setahun?' 'Ia pak blankonya kosong karena ada kasus korupsi'. Oh enggak ada kaitannya karena korupsi sudah 2011 sedang berproses lelang jalan terus," tambah Zudan.

Menurut Zudan, saat itu di Kota Cirebon masih ada 23.000 blanko e-KTP. Hal yang sama terjadi saat Zudan menyamar di Disdukcapil Gianyar.

"Saya datang ke resepsionis diberitahu habis. Saya datang ke petugas verifikasi, dikasih tahu habis. Nah, disitulah saya perhatikan semua dibilang habis," kata dia.

Padahal, menurut Zudan, Disdukcapil di Gianyar saat itu masih memiliki 1500 blanko e-KTP.

Rupanya, kata Zudan, Disdukcapil di daerah menyimpan blanko karena takut kehabisan.
"Saya tanya kenapa hobi nyimpan blanko? 'Kami takut di pusat blanko habis'. Oke enggak usah khawatir sekarang blanko tersedia cukup sampe 2018, insya Allah aman," kata dia.

Zudan menjelaskan, pada akhir Januari 2017 telah dilakukan pelelangan pengadaan blanko e-KTP sebanyak 7 juta keping.

Hasil pengadaan tersebut saat ini telah selesai didistribusikan ke 514 Kabupaten/Kota.

Sementara untuk memenuhi kebutuhan blanko e-KTP sampai akhir 2017, saat ini sedang dilakukan distribusi secara bertahap dari hasil pelelangan tahap kedua sebesar 7,4 juta keping.

Adapun untuk pemenuhan kebutuhan sampai akhir tahun 2018, sedang dilakukan proses pengadaan blanko e-KTP sebesar 11.500.000 keping melalui mekanisme e-catalog.

Zudan mengakui ditutupinya ketersediaan blanko ini bisa mengarah pada tindakan pungutan liar.

Terkait hal itu, ia menghimbau masyarakat untuk tidak membayar uang apapun saat mengurus administrasi kependudukan, termasuk E-KTP.

"Karena seluruh layanan dukcapil gratis. Kami sudah berhentikan kepala dinas dan staf yang melakukan pungli. Pak menteri sangat keras terkait pungli ini," kata dia. (Kompas.com/Ihsanuddin)

Foto Asma Dewi. facebook.com.

Medangreen.com, Jakarta - Polisi mengaku terus menelusuri sejumlah bukti lainnya yang merujuk adanya keterlibatan Asma Dewi dengan kasus kelompok penyebar ujaran kebencian bernuansa SARA di Media Sosial, Saracen. Salah satu petunjuk awal yang disebut tim penyidik Direktorat Siber Bareskrim Mabes Polri adalah aliran dana sebesar Rp 75 juta dari Asma Dewi ke salah satu pentolan Saracen.

"Masih digali satu per satu. Apakah itu pemesanan (konten ujaran kebencian) akan dilihat dari fakta yang ada," kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Pol Martinus Sitompul di Mabes Polri, Jakarta, Selasa 12 September 2017.

Menurut Martinus, penyidik pun masih berupaya mengungkap dugaan komunikasi maupun pertemuan antara Asma Dewi dengan kelompok Saracen. "Ditemukan adanya proposal, ada aliran dana. Lalu apakah ada percakapan, komunikasi atau pertemuan? Ini masih ditelusuri faktanya," katanya.

BACA : Polri: Telah Mendeteksi Sejumlah Nana dan Ada Tokoh Publik Mengalirkan Dana ke Saracen

Sebelumnya, penyidik Bareskrim menangkap seorang ibu rumah tangga bernama Asma Dewi, 52 tahun di kediaman kakaknya di Kompleks Polri Ampera Raya, Jakarta Selatan pada Jumat 8 September 2017. Asma ditangkap karena diduga telah menyebarkan ujaran kebencian bernuansa SARA melalui jejaring sosial Facebook.

Dari hasil penyelidikan, ternyata Asma Dewi pernah memberikan dana senilai Rp75 juta kepada kelompok Saracen. Kini, Asma mendekam di Rutan Polda Metro Jaya.

Sementara polisi sudah mengamankan empat tersangka pengelola grup yang berisi konten ujaran kebencian di jejaring sosial Facebook, Saracen. Empat tersangka tersebut adalah MFT, SRN, JAS dan MAH.

Grup Saracen diketahui membuat sejumlah akun Facebook, di antaranya Saracen News, Saracen Cyber Team dan Saracennewscom. "Kelompok Saracen diduga kerap menawarkan jasa untuk menyebarkan ujaran kebencian bernuansa SARA di media sosial." kata Martinus.

ANTARA | TEMPO.CO

Tiga tersangka dihadirkan dalam gelar perkara penebar ujaran kebencian, di Mabes Polri, Jakarta, 23 Agustus 2017. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim berhasil mengungkap sindikat kelompok Saracen. TEMPO/Imam Sukamto.

Medangreen.com, Jakarta - Juru bicara Markas Besar Kepolisian RI, Inspektur Jenderal Setyo Wasisto, mengatakan polisi telah mendeteksi sejumlah nama yang terlibat dalam sindikat ujaran kebencian, Saracen. Nama-nama itu didapatkan dari laporan hasil analisis (LHA) transaksi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"LHA dari PPATK sudah diterima. Ada yang menyebutkan nama-nama orang (yang dikenal)," katanya di Mabes Polri, Selasa, 19 September 2017. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri pun akan segera meminta keterangan dari sejumlah nama yang disebut dalam laporan analisis tersebut.

Meski begitu, Setyo belum mau mengungkapkan siapa saja yang terkait dengan Saracen, begitu pula dengan peran mereka dalam kongsi bisnis ujaran kebencian tersebut. "Saya belum tahu pasti. Namun dalam LHA itu disebut terkait dengan Saracen sehingga harus diklarifikasi," ujarnya.

Menurut Setyo, penyidik bakal memanggil sejumlah nama untuk diperiksa guna mendalami perannya dalam bisnis Saracen. Ketika ditanya kemungkinan tokoh politik atau partai politik yang terlibat dalam bisnis Saracen, Setyo menjawab, "Kalau profesinya dikenal publik, kira-kira apa? Saya enggak mau berandai-andai," ucapnya.

PPATK menyerahkan hasil LHA transaksi terkait dengan aliran dana Saracen pada Rabu, 13 September 2017. Sebelumnya, Kepala PPATK Kiagus Badaruddin mengatakan masih banyak yang bisa dijadikan tersangka kasus ujaran kebencian yang dilakukan Saracen berdasarkan hasil analisis tersebut.

Dari laporan hasil analisis itu, ditemukan aliran dana ke sejumlah rekening yang berhubungan dengan Saracen. PPATK, kata Kiagus, mengkonfirmasi dan menindaklanjuti data yang ditemukan kepolisian.

Penyelidik PPATK pun menelusuri keterkaitan rekening satu sama lain yang terkait dengan Saracen. Namun Kiagus menolak menyebutkan jumlah dan nilai transaksi dengan pertimbangan penyidikan berada di tangan kepolisian. “Kami melakukan penyelidikan dari sudut pandang kami, follow the money,” tuturnya.

ARKHELAUS W. | TEMPO.CO

Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) menyampaikan orasi dalam Aksi Bela Rohingya 169 di Monumen Patung Kuda, Jakarta, 16 September 2017. Aksi dari Crisis Center for Rohingya PKS bersama ormas-ormas Islam tersebut menyuarakan dihentikannya kekerasan dan dikembalikannya hak kewarganegaraan etnis Rohingya. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari.

Medangreen.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan bantuan pemerintah Indonesia untuk warga etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar, tak lebih dari sebuah pencitraan. Menurut dia, Indonesia sejatinya bisa menghentikan pembantaian etnis Rohingya hingga tuntas.

"Percaya sama saya, kalau kita kuat. Kaum Rohingya akan kita bantu bereskan. Kalau sekarang kirim bantuan, menurut saya pencitraan. Bantuannya pun kadang tak sampai," katanya saat orasi dalam Aksi Bela Rohingya di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Sabtu, 16 September 2017.

Pemerintah Indonesia sebelumnya menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk etnis Rohingya yang mengungsi di Bangladesh. Bantuan yang dikirimkan meliputi beras, makanan siap saji, family kit, tanki air, tenda pengungsi, serta selimut.

Prabowo menyampaikan Indonesia harus mengoreksi diri sendiri terlebih dahulu dan menjadi kuat agar disegani dunia internasional. Bila Indonesia lemah, imbauan apa pun untuk menghentikan pembantaian etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar, tidak akan diperhatikan dunia. "Kalau diri sendiri enggak beres, gimana mau didengar bangsa lain," tuturnya.

Ia menambahkan, kaum muslim di Indonesia harus bisa menunjukkan citra Islam yang sejuk, pintar, dan tenang. Bila ada yang menindas muslim di tempat lain, menurut Prabowo, muslim Indonesia harus mampu menunjukkan dia bisa melindungi umat beragama lainnya.

"Islam yang menjamin perdamaian, kesejahteraan untuk semua, dan yang tidak menyebarkan kebencian. Ini adalah Islam yang akan dihormati seluruh dunia," tuturnya.

Dalam Aksi Bela Rohingya ini, ribuan kader PKS dan organisasi kemasyarakatan Islam memadati ruas Jalan Medan Merdeka Barat, tepat di depan Patung Arjuna Wiwaha. Lewat unjuk rasa ini PKS menuntut tiga hal.

Pertama, memaksa pemerintah Myanmar menghentikan kekerasan kepada warga Rohingya. Kedua, menuntut agar hak-hak kewarganegaraan etnis Rohingya dikembalikan. Ketiga, mendesak agar pelaku genosida dibawa ke Mahkamah Internasional.

AHMAD FAIZ | TEMPO.CO

Presiden Jokowi (kiri) berbincang dengan para pimpinan ormas Islam usai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, 6 September 2017. ANTARA/Rosa Panggabean.

Medangreen.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo tidak terlena dengan hasil survei CSIS yang menunjukkan masyarakat puas dengan kinerjanya dan elektabilitasnya naik. Ia malah mengatakan bahwa hasil survei itu tanda pemerintah harus bekerja lebih keras lagi.

"Hasil yang ditunjukkan survei itu harus memacu kami untuk bekerja lebih keras lagi," ujar Presiden Joko Widodo saat dicegat awak media usai meresmikan gedung baru Perpusnas RI, Kamis, 14 September 2017.

Sebagaiman telah diberitakan, survei CSIS menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo meningkat. Bahkan elektabilitas Presiden Joko Widodo untuk Pilpres 2019 juga ikut meningkat.

Untuk kepuasan terhadap kinerja pemerintah, survei CSIS mencatat peningkatan dari 66,5 persen menjadi 68,3 persen. Sementara itu, untuk elektabilitas, lebih tinggi lagi peningkatannya yaitu dari 41,9 persen menjadi 50,9 persen.

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa tugas pemerintah adalah terus bekerja keras untum memuaskan publik. Nah, nilai nilai baik dari survei, menurutnya, adalah nilai tambah dan catatan.

"Tugas kami adalah bekerja keras dan saya beserta seluruh kabinet akan terus bekerja keras karena memang tugas kita bekerja. Tentang penialaian baik atau tidak, kami serahkan ke masyarakat," ujar Jokowi.

Baca juga: CSIS: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi-JK Naik Terus

Secara terpisah, juru bicara Istana Kepresidenan Johan Budi Sapto Pribowo menganggap tingginya elektabilitas Presiden Joko Widodo merupakan dampak dari kepercayaan publik. Sebab menurutnya, kedua hal itu berhubungan.

"Hasil survei yang menunjukan tingkat kepercayaan publik kepada Presiden Jokowi masih tinggi. Jadi, selama menjalankan roda pemerintahan, Presiden Jokowi diapresiasi publik," ujar Johan mengakhiri.

ISTMAN MP | TEMPO.CO

Tampilan situs seleksi calon pegawai negeri. (sscn.bkn.go.id)

Medangreen.com, Jakarta - Sebanyak 211.538 pelamar CPNS Kemenkumham 2017 untuk kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis, Dokter dan Sarjana (S-1) dijadwalkan akan mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar atau Tes Kompetensi Dasar (TKD) berbasis sistem komputerisasi  (Computer Assisted Test/CAT) di 33 lokasi pelaksanaan
se-Indonesia pada 11-16 September 2017.

TKD CAT terdiri dari tiga bagian materi tes yakni Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU) dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP), dimana total jumlah soal yang harus dikerjakan para pelamar sebanyak 100 soal dalam waktu 60 menit atau 5.400 detik. Berarti, waktu pengerjaan untuk satu soal selama 54 detik.

Agar para pelamar dapat menyelesaikan keseluruhan soal dengan baik dan tepat waktu, memang diperlukan teknik dan strategi jitu. Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara, Mohammad Ridwan memberikan tips dalam menyelesaikan tes TKD CAT tersebut dengan hasil baik dan tepat waktu.

"Kerjakan soal yang mudah-mudah dulu karena mengerjakan soal tidak harus runtut sesuai nomor urut soal. Kalau memang soal yang sedang dihadapi rumit, meloncat saja ke soal berikutnya, begitu seterusnya. Cara seperti itu efektif dalam merampungkan seluruh soal sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia," katanya.

Berdasarkan pengalaman tes-tes sebelumnya, secara umum keseluruhan soal dapat dilalui oleh para pelamar yang memang sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) berisikan materi seputar Pancasila, UUD 1945 dan amandemennya, Bhinneka Tunggal Ika , NKRI dan lainnya dengan jumlah 35 soal. "Ya ini berisikan pengetahuan umum, cukup mudah untuk dijawab".


Tes Intelegensia Umum (TIU) terdiri dari 30 soal guna menguji intelegensi seseorang berkaitan dengan verbal dan analisis sistematisnya. "Contohnya, kalau Indonesia itu ibukotanya Jakarta, kalau Malaysia itu Kuala Lumpur".

Sedangkan Tes Karakteristik Pribadi (TKP)  menguji kemampuan untuk masalah adaptasi dan berprestasi. Misalnya, kalau seseorang sedang naik motor dan mendapati orang tua hendak menyeberang jalan, apa yang akan dilakukan.

"Bagi jawaban yang mengatakan akan berhenti dan menuntun si orang tua menyeberang jalan, nilainya tentu lebih tinggi dari jawaban yang mengatakan cukup menyetop motor dan membiarkan sang orangtua menyeberang sendiri".

Ridwan meyakini jumlah waktu yang disediakan selama 90 menit untuk 100 soal, cukup memadai bagi para pelamar yang sudah menyiapkan diri sebaik-baiknya. Dia menyarankan para pelamar untuk memperhatikan hal-hal kecil yang bisa merusak konsentrasi dalam menjawab soal TKD CAT. Misalnya, jangan salah kostum karena sudah ditentukan pakaian yang dikenakan adalah hitam (bawahan) - putih (atasan).

Selain itu,pelamar CPNS Kemenkumham 2017 jangan sampai lupa membawa kartu identitas pribadi, kartu pendaftaran dan syarat-syarat administratif lainnya yang sudah ditentukan sebelumnya.

"Dan tidak kalah pentingnya, datanglah ke lokasi pelaksanaan tes setidaknya 30 menit sebelum tes dimulai. Kalau terburu-buru datangnya, bisa mengganggu persiapan dan konsentrasi para pelamar," katanya.



| BISNIS |

Pengumuman hasil tes ujian CPNS kota Makassar di Kantor Balai Kepegawaian Negara, Makassar, 3 November 2014. TEMPO/Fahmi Ali.

Medangreen.com, Jakarta -Pemerintah akan membuka secara resmi pendaftaran Tes Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) putaran kedua untuk 61 instansi pada Senin 11 September 2017.

"Pendaftaran akan dibuka mulai Senin tanggal 11 September 2017 dan ditutup tanggal 25 September 2017," ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Herman Suryatman di Jakarta, Sabtu.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi berbeda-beda untuk setiap instansi dan jabatan. Untuk itu, pelamar disarankan untuk menyiapkan seluruh dokumen pokok yang sekiranya sama untuk setiap instansi.

"Pelamar bisa menyiapkan dokumen-dokumen tersebut sebelum tanggal pendaftaran," ujar Herman.

Untuk proses pendaftaran, akan dilakukan secara online melalui situs BKN, sscn.bkn.go.id. Pelamar harus memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor KK, dan NIK Kepala Keluarga.

Baca Juga : Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Buka 500 Lowongan CPNS

Herman mengatakan sejauh ini, banyak pelamar yang bermasalah saat mengisikan NIK dan nomor KK. Dia mengingatkan agar pengisian NIK dan KK tidak bermasalah. "Kalau bermasalah segera hubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat," imbau Herman.


Mengingat instansi pemerintah yang membuka penerimaan CPNS cukup banyak, pelamar harus benar-benar teliti dalam memilih jabatan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keinginan. Pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan memilih satu jabatan.
"Jangan sampai salah memilih. Karena pelamar tidak dapat mengubah pilihan jika sudah mendaftar," ujar dia.

Herman mengingatkan pelamar yang sudah pernah mendaftar pada penerimaan putaran pertama (Kementerian Hukum dan HAM dan Mahkamah Agung) namun gagal, diperbolehkan mendaftar kembali dengan menggunakan akun yang telah dibuat sebelumnya.

Namun pendaftar pada penerimaan putaran pertama yang sudah dinyatakan lulus/final tidak diperkenankan mendaftar lagi pada penerimaan Tes Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) putaran kedua ini.



ANTARA

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur. TEMPO/Dhemas Reviyanto.

Medangreen.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur mengatakan ada 500 lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2017 untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Adapun jumlah lowongan/formasi CPNS untuk Kementerian/Lembaga sebanyak 17.428.

"Khusus untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, pertimbangannya karena daerah itu merupakan provinsi pemekaran yang masih sangat kurang pegawai," kata Menteri Asman Abnur di Jakarta, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 5 September 2017.

Ia merinci formasi untuk Kementerian/Lembaga sebanyak 17.428 termasuk untuk  putra/putri lulusan terbaik (cumlaude/dengan pujian) sebanyak 1.850, penyandang disabilitas sebanyak 166, serta putra/putri Papua dan Papua Barat sebanyak 196.

Terkait penerimaan CPNS ini, Menteri Asman juga mengingatkan agar masyarakat berhati-hati terhadap penipuan. Ia mengimbau agar pelamar termasuk orang tua pelamar tidak mempercayai apabila ada orang atau pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau imbalan.

"Waspadai adanya penipuan. Jangan terkecoh dengan iming-iming oknum yang mengaku bisa membantu. Tidak ada orang yang bisa membantu meluluskan CPNS," ujarnya.

Ia menambahkan bagi pendaftar pada penerimaan putaran pertama sudah dinyatakan lulus atau final, agar tidak lagi mendaftar pada putaran kedua. "Diingatkan, pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2017 ini dilakukan berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik KKN, dan tidak dipungut biaya," ujarnya.

DEWI NURITA

Presiden Joko Widodo (tengah) saat peresmian bandara baru Bandara Sultan Thaha, Jambi, Kamis (21/7). Pada Oktober, Jokowi dijadwalkan meresmikan Bandara Silangit di Medan, Sumatra Utara.

Medangreen.com, MEDAN - Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan, Jumat (8/9), memantau langsung perkembangan proyek peningkatan Bandara Silangit di Tapanuli Utara, Sumatra Utara (Sumut), sebagai bandara internasional yang akan diresmikan Presiden Joko Widodo pada Oktober 2017. "Saya, Jumat, mendampingi Pak Luhut meninjau kesiapan Bandara Silangit menjadi bandara internasional yang menurut rencana akan diresmikan Presiden RI Joko Widodo pada Oktober 2017," ujar Wakil Gubernur Sumut Nurhajizah Marpaung di Medan, Jumat.

Luhut dan rombongan tiba di Bandara Silangit dengan menggunakan jet pribadi dari Bandara Seletar Singapura. Mengutip pernyataan Luhut, Wakil Gubernur Sumut mengatakan sudah banyak investor asing yang ingin berinvestasi di Tapanuli Utara khususnya di sekitar Bandara Silangit.

Salah satu investasinya adalah di sektor perhotelan terkait dengan akan dikembangkannya Danau Toba menjadi salah satu destinasi utama Indonesia. "Pak Luhut juga menilai perlu dibenahi SDM (sumber daya manusia) di Bandara Silangit itu," katanya.

Selain itu, industri kerajinan tangan perlu ditingkatkan agar bisa menghasilkan suvenir yang bisa menarik minat beli wisatawan. "Menteri juga menegaskan agar infrastruktur jalan dari Medan menuju Bandara Silangit harus segera diperbaiki," katanya.

Wagub Sumut menegaskan, Pemerintah Provinsi Sumut memang juga sangat mendukung agar Bandara Silangit menjadi bandara internasional.  "Pemprov Sumut siap memperbaiki jalan rusak kalau memang jalan provinsi," katanya. Dengan Bandara Silangit menjadi bandara internasional dan pembenahan kawasan Danau Toba maka Sumut diharapkan kebanjiran wisatawan.

Sumber : Antara

Medangreen.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan mencari 2.880 putra dan putri terbaik bangsa dari seluruh Indonesia guna mengisi sejumlah posisi/jabatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun penerimaan 2017.

Berdasarkan siaran pers yang diunggah di laman Kementerian Keuangan, kemenkeu.go.id, kualifikasi pendidikan yang bakal diterima dalam formasi CPNS Kemenkeu 2017 adalah Diploma Umum (D3), Sarjana (S1) dan Magister (S2). Adapun usia pelamar dari masing-masing kualifikasi pendidikan berdasarkan ijazah per 1 September 2017 yakni D3 berusia 18-23 tahun, S1 berusia 18-28 tahun dan S2 berusia 18-30 tahun.

Masa pendaftaran CPNS Kemenkeu 2017 akan dimulai pada 11 September hingga 25 September 2017 dengan cara pendaftaran online di situs pendaftaran resmi CPNS 2017, https://sscn.bkn.go.id.

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan pada 3 Oktober di situs pengumuman resmi, http://rekrutmen.kemenkeu.go.id.

Untuk informasi rinci mengenai penerimaan CPNS Kemenkeu 2017, silakan klik tautan ini: https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Pengumuman%20Rekrutmen%20CPNS%20Kemenkeu%202017.pdf

Berikut ini rincian Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Provinsi yang membuka lowongan penerimaan CPNS 2017:

1. Kementerian Keuangan: 2.880
2. Kementerian ESDM: 65 3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: 300
4. Kementerian Ketenagakerjaan: 160
5. Kementerian Kelautan dan Perikanan: 329
6. Kementerian Perindustrian: 380
7. Kementerian PUPR: 1.000
8. Kementerian Pariwisata: 40
9. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN: 1.610
10. Kementerian LHK: 700
11. Kementerian Perhubungan: 400
12. Kementerian Luar Negeri: 75
13. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi: 91
14. Kementerian Kesehatan: 1.000
15. Kementerian Pertanian: 475
16. Kementerian Sosial: 160
17. Kementerian Riset, Teknologi, dan PT: 1.500
18. Kementerian PPN/BAPPENAS: 38
19. Kementerian PANRB: 91
20. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: 21
21. Kementerian Sekretariat Negara: 178
22. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman: 40
23. Kementerian Agama: 1.000
24. Kementerian Perdagangan: 65
25. Kementerian Pemuda dan Olah Raga: 27
26. Kementerian Bidang Polhukam: 25
27. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian: 25
28. Kementerian BUMN: 25
29. Kementerian KUKM: 25
30. Kementerian Pertahanan: 50
31. Kejaksaan Agung: 1.000
32. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI): 175
33. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN): 98
34. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI): 60
35. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM): 28
36. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT): 175
37. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN): 10
38. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG): 90
39. Badan Nasional Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI): 87
40. Komisi Yudisial (KY): 33
41. Badan Narkotika Nasional (BNN): 275
42. Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT): 60
43. Badan SAR Nasional: 160
44. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): 300
45. Badan Keamanan Laut (BAKAMLA): 225
46. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP): 182
47. Lembaga Penerbagan dan Antariksa Nasional (LAPAN): 99
48. Badan Ekonomi Kreatif: 93
49. Badan Pengawas Obat dan Makanan: 110
50. Badan Intelijen Negara (BIN): 199
51. Badan Kepegawaian Negara (BKN): 212
52. Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN): 157
53. Setjen DPR: 85
54. Badan Informasi Geospasial (BIG): 67
55. Lembaga Administrasi Negara (LAN): 299
56. Mahkamah Kontitusi (MK): 70
57. Kepolisian Republik Indonesia: 200
58. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP): 25
59. Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK): 53
60. Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG): 26
61. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara: 500

Medangreen.com, Jakarta - Informasi Menurut KEMENPAN-RB
Terdapat Update/Perubahan Berkas Pengumuman pada Tanggal 6 September 2017 Pukul 08.41 WIB untuk instansi sebagai berikut : 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Badan Ekonomi Kreatif, Sekretariat Mahkamah Konstitusi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Sosial. 

Beberapa instansi yang belum tersedia berkas/perubahannya,saat ini PANSELNAS BKN masih menunggu informasi dari KEMENPAN-RB.

No	Instansi	Tautan
1	Arsip Nasional Republik Indonesia	Download
2	Badan Ekonomi Kreatif	Download
3	Badan Informasi Geospasial	Download
4	Badan Intelijen Negara	Download
5	Badan Keamanan Laut RI	Download
6	Badan Kepegawaian Negara	Download
7	Badan Kependudukan dan KB Nasional	Download
8	Badan Koordinasi Penanaman Modal	Download
9	Badan Meteorologi,Klimatologi & Geofisika	Download
10	Badan Narkotika Nasional	Download
11	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	Download
12	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Download
13	Badan Nasional Penempatan Perlindungan TKI	Download
14	Badan Pemeriksa Keuangan	Download
15	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Download
16	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Download
17	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Download
18	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Download
19	Badan Tenaga Nuklir Nasional	Download
20	Kejaksaan Agung	Download
21	Kementerian Agama	Download
22	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	Download
23	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Download
24	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Download
25	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Download
26	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Download
27	Kementerian Kesehatan	Download
28	Kementerian Ketenagakerjaan	Download
29	Kementerian Keuangan	Download
30	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	Download
31	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Download
32	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Download
33	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Download
34	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Download
35	Kementerian Luar Negeri	Download
36	Kementerian Pariwisata	Download
37	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Download
38	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Download
39	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Download
40	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Download
41	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Download
42	Kementerian Perdagangan	Download
43	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Download
44	Kementerian Perhubungan	Download
45	Kementerian Perindustrian	Download
46	Kementerian Pertanian	Download
47	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Download
48	Kementerian Sekretariat Negara	Download
49	Kementerian Sosial	Download
50	Kepolisian Negara	Download
51	Lembaga Administrasi Negara	Download
52	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Download
53	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Download
54	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	Download
55	Lembaga Sandi Negara	Download
56	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	Download
57	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Download
58	Sekretariat Jenderal DPR	Download
59	Sekretariat Mahkamah Konstitusi	Download
60	Sekretaris Komisi Yudisial	Download