MedanGreen.Com

Ruhut Sitompul

Medangreen.com, Jakarta - Mantan Anggota DPR RI Ruhut Sitompul menyesalkan sikap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menyebut bantuan kemanusiaan untuk Rohingya hanya pencitraan pemerintahan Joko Widodo.

Ia menilai, sikap Prabowo tersebut tidak terlepas dari hasrat mantan Danjen Kopassus itu untuk maju kembali dalam pilpres 2019.

"Prabowo kebelet mau nyapres jadi asal saja komentar, ngawur," kata Ruhut, Senin (18/9/2017).

Ruhut menegaskan, bantuan pemerintah untuk kaum Rohingya yang saat ini mengalami kekerasan di perbatasan Myanmar dan Bangladesh sudah tepat.

Bantuan tersebut merupakan bentuk politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

"Indonesia kan tidak bisa ikut campur mau kirim pasukan, ya hanya bisa memberi bantuan seperti itu," kata mantan tim sukses Jokowi-JK ini.

Ruhut menegaskan bahwa pilpres 2019 masih dua tahun lagi.

Daripada sibuk mengkritik Jokowi, Ruhut meminta Prabowo untuk melakukan langkah nyata dalam membantu kaum Rohingya.

"Prabowo jangan omdo, omong doang," ujar dia.

Prabowo sebelumnya menganggap bantuan kemanusiaan yang diberikan Indonesia untuk warga etnis Rohingya di Rakhine State, Myanmar adalah bentuk pencitraan Presiden Joko Widodo.

"Kalaupun kita sekarang kirim bantuan menurut saya itu pencitraan. Kirim bantuan pun tak sampai kadang-kadang. Jadi saudara-saudara di sini saya harus kasih tahu supaya tidak emosional," kata Prabowo di Bundaran Patung Kuda, Jakarta, Sabtu (16/9/2017).

Padahal, menurut Prabowo, langkah yang bisa dilakukan Pemerintah Indonesia untuk membantu Rohingya adalah dengan menjadikan Indonesia sebagai negara yang disegani di dunia.

"Percaya sama saya, kalau kita kuat, kaum Rohingya kita bantu, kita beresin. Kita harus kuat untuk bantu orang lemah, tidak bisa lemah bantu lemah, miskin bantu miskin," ucap dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo, Rabu (13/9/2017) melepas 34 ton bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya di perbatasan Myanmar-Banglades, di Base Ops Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Sebanyak 34 ton bantuan kemanusiaan itu terdiri dari makanan siap saji, paket sembako, family kit, tangki air, tenda untuk pengungsi, pakaian anak serta selimut.

Bantuan itu diberangkatkan usai Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berkomunikasi dengan pemerintah Banglades dan Myanmar mengenai bantuan yang paling dibutuhkan pengungsi.

Bantuan ini bukanlah yang terakhir. Pemerintah terus menghimpun bantuan kemanusiaan untuk didistribusikan untuk ratusan ribu pengungsi Rohingya.

Pada Kamis (14/9/2017), 34 ton bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Rohingya tiba di Banglades.

Penulis: Ihsanuddin
Berita ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Ruhut: Prabowo Kebelet Mau 'Nyapres', Jadi Asal Komentar

Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan (kanan) berbincang dengan Mendagri Tjahjo Kumolo (tengah) dan Menkumham Yasonna Laoly (kiri) sesaat sebelum mengikuti sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, 15 Maret 2017. Sidang kabinet tersebut membahas kapasitas fiskal (Resource Envelopes) dan pagu anggaran indikatif RAPBN 2018. ANTARA/Puspa Perwitasari.

Medangreen.com, Jakarta - Tidak ada hujan tidak ada angin, tiba-tiba Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi ketua tim sukses Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2019 nanti. Itu, kata dia, apabila Jokowi kembali maju dan Kalla  pensiun.

"Mungkin Pak JK tidak maju lagi, mungkin beliau akan siap menjadi ketua timsesnya (Jokowi)," ujar Tjahjo Kumolo saat dimintai tanggapan soal tahun politik yang kian dekat, Selasa, 29 Agustus 2017.

Sebelumnya Kalla sudah pernah menyatakan bahwa dirinya akan pensiun pada 2019. Artinya ia tak ikut pada pemilu tahun tersebut. Pertimbangannya, Kalla ingin bersama keluarganya yang sempat melarangnya kembali berpolitik.

Jokowi sendiri sudah bersiap-siap untuk maju lagi pada 2019. Dalam Sidang Kabinet Paripurna hari ini, ia mengingatkan kabinetnya bahwa tahun depan adalah tahun politik sehingga segala kebijakan harus mendengar kebutuhan publik.

Tjahjo berujar usulannya agar Kalla menjadi ketua tim sukses Jokowi adalah pendapat pribadi. Hal itu mengacu pada pandangannya terhadap unsur koalisi pemerintah, termasuk Kalla sebaiknya permanen apabila Jokowi maju lagi sebagai calon presiden.

Namun, jika Kalla tidak bersedia menjadi ketua tim sukses, Tjahjo tak akan mempermasalahkannya. Menurut dia usulannya itu tidak bersifat saklek. "Ini pendapat saya pribadi lho ya, bukan mengunci Pak JK. Kalau Pak JK mau maju, nanti akan dibahas di partai koalisi," ujar Tjahjo Kumolo.

ISTMAN M.P. | TEMPO.CO

Tiga tersangka dihadirkan dalam gelar perkara penebar ujaran kebencian, di Mabes Polri, Jakarta, 23 Agustus 2017. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim berhasil mengungkap sindikat kelompok Saracen. TEMPO/Imam Sukamto.